Rumah Sakit Soreang - Kabupaten Bandung

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG
RUMAH SAKIT

Pasal 8
(1)    Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit.
(2)    Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)    Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
(4)    Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi.

Pasal 9
Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi :
a.    persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.    persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

Pasal 10
(1)    Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
(2)    Bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ruang:
a.    rawat jalan;
b.    ruang rawat inap;
c.    ruang gawat darurat;
d.    ruang operasi;
e.    ruang tenaga kesehatan;
f.    ruang radiologi;
g.    ruang laboratorium;
h.    ruang sterilisasi;
I.    ruang farmasi;
j.    ruang pendidikan dan latihan;
k.    ruang kantor dan administrasi;
l.    ruang ibadah, ruang tunggu;
m.    ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
n.    ruang menyusui;
o.    ruang mekanik;
p.    ruang dapur;
q.    laundry;
r.    kamar jenazah;
s.    taman;
t.    pengolahan sampah; dan
u.    pelataran parkir yang mencukupi.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11
(1)    Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat meliputi :
a.    instalasi air;
b.    instalasi mekanikal dan elektrikal;
c.    instalasi gas medik;
d.    instalasi uap;
e.    instalasi pengelolaan limbah;
f.    pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
g.    petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
h.    instalasi tata udara;
I.    sistem informasi dan komunikasi; dan
j.    ambulan.
(2)    Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit
(3)    Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
(4)    Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
(5)    Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
(6)    Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari Lembaga Kajian Tata Ruang Indonesia : 
Kehadiran Undang - Undang ini sangat mendukung pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.