Sejak bulan April tahun 1967 Freeport telah memulai kegiatan eksplorasinya di Papua yang diperkirakan mengandung cadangan bijih emas terbesar di dunia sebanyak 2,5 miliar ton melalui Kontrak Karya I. Sepanjang tahun 1998, PT Freeport Indonesia menghasilkan agregat penjualan 1,71 miliar pon tembaga dan 2,77 juta ons emas (Lihat : Sabili edisi 16/Februari/2006). Tahun 1992 hingga 2002 Freeport memproduksi 5,5 juta ton tembaga, 828 ton perak dan 533 ton emas (Lihat : Catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Alam). Dengan penghasilan itu Freeport mengantongi keuntungan triliunan rupiah sepanjang tahun.
Tahun 1973
PT. Freeport yang dulunya perusahaan tambang kecil berhasil mengantongi perolehan bersih US$ 60 juta dari tembaga yang ditambangnya itu. Itu belum termasuk hasil tambang ikutannya seperti emas, perak, dan yang lainnya. Itu juga belum ditambah penemuan lokasi tambang baru (tahun 1988) di Pegunungan Grasberg yang mempunyai timbunan emas, perak, dan tembaga senilai US$ 60 juta miliar.
Pencemaran lingkungan dari hasil penambangan oleh
Freeport telah menghasilkan galian berupa potential acid drainase (air asam tambang) dan limbah tailling (butiran pasir alami yang halus hasil pengolahan konsentrat). Sehari-hari Freeport memproduksi tidak kurang dari 250 ribu metrik ton bahan tambang. Material bahan yang diambil hanya 3%-nya. Inilah yang diolah menjadi konsentrat yang kemudian diangkut ke luar negeri melalui pipa yang dipasang ke kapal pengangkut di Laut Arafuru.
Sisanya, sebanyak 97% berbentuk tailing. Akibatnya, sungai-sungai di sana tidak lagi disebut sungai karena berwarna coklat lumpur tempat pembuangan limbah tailing. Limbah Freeport juga telah menghancurkan fenetasi hutan daratan rendah seperti yang terjadi di Dusun Sagu, masyarakat Kamoro di Koprapoka, dan beberapa dataran rendah di wilayah Timika. Selain itu, Danau Wanagon pernah jebol dan menelan korban jiwa karena kelebihan kapasitas pembuangan dan terjadinya perubahan iklim mikro akibat penambangan terbuka.
Sebuah lembaga audit lingkungan independen Dames & Moore melaporkan pada tahun 1996 dan disetujui oleh pihak Freeport bahwa ada sekitar 3,2 miliar ton limbah yang bakal dihasilkan tambang tersebut selama beroperasinya. Faktanya, telah terjadi pencemaran dan linkungan baik hutan, danau dan sungai maupun kawasan tropis seluas 11 mil persegi.
Dampak sosial dari keberadaan Freeport tidak bisa dipandang remeh. Berlimpahnya dana yang beredar di sana justru melahirkan bisnis prostitusi. Sebagai misal di Timika, kota tambang Freeport, sebagaimana hasil investigasi sebuah LSM, disebutkan bahwa Timika adalah kota dengan penderita HIV/AIDS terbanyak di Indonesia (Lihat: Sabili, edisi 16/Februari/2006).
Freeport dalam Kontrak Karya
Kontrak Karya yang menjadi payung hukum bagi beroperasinya
Freeport Indonesia. Bagaimana tidak? Kontrak Karya tersebut hanya mencan-tumkan soal tembaga saja, Sementara emas, perak, dan yang lainnya tidak disebut secara definitif. Akibatnya, nilai keuntungan hasil penjualan hasil tambang selain tembaga yang justru lebih besar lagi nilainya tidak pernah dihitung. Padahal secara geologis tembaga, emas, perak, dan tambang penting lainnya tidak bisa dipisahkan. Belum lagi dalam Kontrak Karya tersebut sama sekali tidak dicantumkan kewajiban Freeport untuk menangani tailling.
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) adalah : Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kata dikuasai dalam pasal ini, didalam hukum perdata dikenal tentang hak-hak kebendaan tentang Bezit dan Eigendom (diambil dari Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata oleh Prof. Subekti S.H). Bezit adalah Suatu keadaan lahir , dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Kata Bezit berasal dari perkataan “zitten” sehingga secara letterlijk berarti “menduduki”. Untuk bezit diharuskan adanya dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut.
Dari bezit harus dibedakan “detentie”, dimana seorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum dengan seorang lain, ialah pemilik atau bezziter dari benda itu. Pada seorang “detentor” (misalnya seorang penyewa) dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasainya itu tidak ada.
Sedangkan Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang mempunyai hak eigendom (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar Undang-Undang atau hak orang lain. Memang dahulu hak eigendom dipandang sebagai sungguh-sungguh “mutlak”, dalam arti tak terbatas, tetapi dalam zaman terakhir ini di mana-mana timbul pengertian tentang asas kemasyarakatan hak milik itu dengan menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Kita sudah tidak dapat berbuat sewenang-wenang lagi dengan hak milik Kita sendiri. Sekarang suatu perbuatan yang pada hakekatnya berupa suatu pelaksanaan hak milik dapat di pandang sebagai berlawanan dengan hukum, jika perbuatan itu dilakukan dengan tiada kepentingan yang patut, dengan maksud semata-mata untuk mengganggu atau sebagai suatu “misbruik van recht”.
Landasan Hukum Kontrak Karya (Menurut H. Salim., S.H.,M.S. dalam Buku Hukum Pertambangan di Indonesia Edisi Revisi)
Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang syarat dengan investasi. Tanpa adanya in-vestasi yang besar, usaha pertambangan umum tidak mungkin akan dapat dilakukan secara besar-besaran. Oleh karena itu, peraturan yang mengaturnya erat kaitannya dengan undang-undang investasi. Peraturan perundangan-dangan yang mengatur tentang kontrak karya, dapat dilihat dan dibaca pada berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing;
Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 1967. Undang-undang ini terdiri atas 13 Bab dan 31 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi pengertian penanaman modal asing, bentuk usaha modal asing, tenaga kerja, pemakaian tanah, kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungut-an lain, jangka waktu penanaman modal asing, hak transfer dan repatriasi, nasionalisasi dan kom-pensasi, kerja sama modal asing modal nasional, kewajiban-kewa-jiban lain bagi penanaman modal asing, ketentuan-ketentuan lain, dan ketentuan peralihan. Keten-tuan-ketentuan yang berkaitan dengan kontrak karya dapat kita baca dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing, yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan dida-sarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilak-sanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang aklan diten-tukan oleh pemerintah.
Apabila kita perhatikan ketentuan ini, kerja sama dalam bidang pertambangan dapat dilakukan dalam bentuk kontrak karya, dan lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam negeri Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang berbunyi sebagai berikut.
(1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaaj-pekerjaan yang belum atau tidak dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintahan atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
(2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
(3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkon-sultasi dengan Dewan Perwakilan rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 undang-undang ini dan atau yang perjanjian kerjanya berbentuk penanaman modal asing.
Ada tiga hal yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan, yaitu :
a. Pemerintah/menteri dapat menun-juk kontraktor untuk melaksa-nakan pekerjaan yang berkaitan dengan eksplorasi maupun ekspoitasi;
b. Perjanjian dituangkan dalam bentuk kontrak karya; dan
c. Momentum perjanjian setelah disahkan oleh pemerintah.
Dalam penjabaran lebih lanjut dari undang-undang itu dituangkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Men-teri, Keputusan Menteri, dan peraturan lainnya. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Poko Pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pleaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Keten-tuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
FREEPORT - PAPUA
Merupakan penghasil terbesar konsentrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah yang berarti. Dunia membutuhkan tembaga yang kami hasilkan guna menopang dan menumbuhkan ekonomi.
Bahwa kebutuhan ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan kebutuhan sosial dan lingkungan hidup, sehingga dalam memenuhi tuntutan generasi masa kini, tidak mengganggu kesinambungan kehidupan generasi di masa datang. Hal ini merupakan inti dari konsep pembangunan berkelanjutan yang dilakukan.
Dengan berkarya guna mencapai pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan dan program usaha, kami ikut menjamin lingkungan hidup dan masyarakat yang sehat di wilayah kerja kami dan masyarakat di sekitar kami, yang menjadi sangat penting bagi keberhasilan di masa depan.
Dari LKTRI :
Dengan lahirnya UU RI No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU RI No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU RI No. 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing, UU RI No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, semua harus diharmonisasi dan disinkronisasikan didalam perjanjian pengelolaannya. 
